JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan perintah kepada PT PLN (Persero) untuk mempercepat pembangunan pembangkit listrik yang telah tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Langkah ini diambil untuk mendongkrak investasi sektor ESDM yang mengalami penurunan pada tahun 2025, dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja Sektor ESDM Tahun 2025 yang digelar di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (8/1/2026), Bahlil menyampaikan, “Nanti habis ini saya akan rapat dengan PLN. Kami akan mendorong percepatan pembangunan pembangkit-pembangkit baru yang sudah disetujui dalam RUPTL.”
Langkah strategis ini diambil Bahlil setelah menyadari adanya penurunan signifikan pada realisasi investasi sektor ESDM, yang tercatat turun dari 32,3 miliar dolar AS pada 2024 menjadi 31,7 miliar dolar AS pada 2025. Penurunan terbesar terjadi di sektor kelistrikan, yang menurut Bahlil membutuhkan upaya dan kerja keras untuk kembali mendongkrak investasi di sektor ini.
Bahlil menjelaskan bahwa salah satu sektor yang mempengaruhi penurunan investasi adalah sektor kelistrikan. “Koreksinya ada di listrik,” ujarnya dengan tegas. Dalam laporan rinciannya, sektor mineral dan batu bara (minerba) tercatat sebesar 6,7 miliar dolar AS, sektor migas sebesar 18 miliar dolar AS, sektor listrik 4,6 miliar dolar AS, dan energi baru terbarukan (EBTKE) 2,4 miliar dolar AS.
Menurut Bahlil, rendahnya realisasi investasi di sektor kelistrikan disebabkan oleh sejumlah tantangan, termasuk perlunya percepatan pembangunan pembangkit listrik yang telah direncanakan dalam RUPTL. Hal ini semakin mendesak mengingat kebutuhan energi yang terus meningkat, baik untuk mendukung perekonomian domestik maupun untuk mencapai target-target pengurangan emisi gas rumah kaca yang menjadi komitmen Indonesia dalam kesepakatan internasional.
Pemerintah berencana untuk menambah kapasitas pembangkit listrik hingga mencapai 69,5 gigawatt (GW) dalam dekade mendatang. Dari total kapasitas ini, sekitar 61 persen atau 42,6 GW akan berasal dari pembangkit energi terbarukan (EBT), sementara sisanya terdiri dari pembangkit tenaga fosil dan penyimpanan energi (storage). Pemerintah berharap langkah ini dapat memperkuat ketahanan energi nasional, menurunkan emisi gas rumah kaca, serta mendukung pergeseran dari energi impor ke energi domestik.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menjelaskan bahwa untuk merealisasikan rencana ini, dibutuhkan investasi sebesar Rp3.000 triliun selama sepuluh tahun. Selain pembangunan pembangkit, pengembangan sistem kelistrikan ini juga mencakup pembangunan 48.000 kilometer jaringan transmisi dan 109.000 MegaVolt-Ampere (MVA) gardu induk yang sangat diperlukan untuk mendistribusikan energi ke seluruh pelosok Indonesia.
Realisasi RUPTL tidak hanya akan menguntungkan dari sisi ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan lingkungan. Pembangunan pembangkit baru diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar, yang akan mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu, dengan pergeseran menuju energi domestik, Indonesia diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada energi impor yang selama ini membebani anggaran negara.
Namun, tantangan terbesar yang dihadapi adalah mempercepat proses pengadaan lahan dan pembangunan infrastruktur pendukung, yang seringkali terhambat oleh birokrasi, izin, dan masalah sosial dengan masyarakat setempat. Pemerintah dan PLN perlu bekerja keras untuk memastikan bahwa seluruh proyek pembangkit listrik ini berjalan sesuai dengan rencana dan tidak mengalami hambatan yang dapat menghambat laju pertumbuhan sektor kelistrikan.
Bahlil menekankan bahwa percepatan pembangunan sektor kelistrikan akan menjadi kunci utama untuk mencapai tujuan pemerintah dalam mewujudkan ketahanan energi yang berkelanjutan dan mendukung pencapaian target-target pembangunan jangka panjang. Dengan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait, baik dari pemerintah, PLN, hingga sektor swasta, Indonesia diharapkan dapat menjadi negara yang mandiri dalam penyediaan energi, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.
Pemerintah melalui Kementerian ESDM berkomitmen untuk terus mendorong investasi dan pembangunan sektor energi di Indonesia, sekaligus menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sebagai negara dengan potensi sumber daya alam yang besar, Indonesia memiliki peluang besar untuk memimpin transisi energi di kawasan Asia Tenggara, namun hal itu memerlukan kerja sama yang kuat dan keseriusan dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
