JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah jumlah sekolah swasta yang masuk dalam program sekolah swasta gratis menjadi 100 sekolah pada 2026. Penambahan ini dilakukan dengan memasukkan 60 sekolah swasta baru dari sebelumnya 40 sekolah yang telah menjalani uji coba pada 2025.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Atika Nur Rahmania mengatakan, program sekolah swasta gratis tidak dikurangi, melainkan diperluas sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemprov DKI juga berkomitmen menambah jumlah sekolah peserta program tersebut secara bertahap setiap tahun.
Pada 2025, Pemprov DKI telah melakukan uji coba sekolah swasta gratis di 40 sekolah yang mencakup 4.932 siswa dari 142 rombongan belajar, khusus untuk kelas awal atau angkatan baru. Program ini menjadi salah satu upaya Pemprov DKI memperluas akses pendidikan bagi siswa yang belum tertampung di sekolah negeri.
Meski demikian, Atika mengakui terjadi penurunan target jumlah sekolah swasta gratis dibanding rencana awal. Pada Agustus 2025, Pemprov DKI sempat menargetkan program ini menjangkau 258 sekolah swasta. Namun, target tersebut direvisi menjadi 100 sekolah akibat keterbatasan anggaran.
Penurunan target disebabkan oleh pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat, khususnya dana bagi hasil (DBH) yang berkurang sekitar Rp15 triliun. Dampak pemangkasan tersebut membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2026 turun dari rencana awal sekitar Rp 95 triliun menjadi Rp 81,3 triliun.
Akibat berkurangnya nilai APBD, Pemprov DKI harus melakukan rasionalisasi anggaran pada sejumlah program, termasuk program sekolah swasta gratis. “Dari rencana sekitar 250-an sekolah gratis, karena pengurangan signifikan pada DBH, kami harus menyesuaikan jumlahnya,” ujar Atika.
Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta meminta Pemprov DKI tidak mengurangi cakupan program sekolah swasta gratis. Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Ramli Muhammad menilai program tersebut penting untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak yang belum terakomodasi di sekolah negeri.
Ramli menyebut DPRD merekomendasikan agar jumlah sekolah swasta gratis tidak hanya dipertahankan, tetapi ditingkatkan hingga mendekati target awal. Menurut dia, Dinas Pendidikan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) perlu mencari sumber pendanaan tambahan agar perluasan program bisa terealisasi.
“Target 2026 yang dibahas di Komisi E sebenarnya 258 sekolah. Namun yang disetujui baru sekitar 105. DPRD meminta agar alokasi tambahan dana dicari supaya program sekolah swasta gratis bisa diperluas,” kata Ramli.
Pemprov DKI Jakarta menegaskan program sekolah swasta gratis tetap menjadi salah satu prioritas kebijakan pendidikan, meski harus disesuaikan dengan kondisi fiskal daerah pada 2026.
