BANDUNG – Pemerintah Kabupaten Bandung terus mengupayakan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang merupakan bagian dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Meskipun sejumlah SPPG di Kabupaten Bandung sudah beroperasi, masih ada beberapa yang perlu melengkapi persyaratan untuk memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Bupati Bandung, Dadang Supriatna, mengungkapkan bahwa Pemkab Bandung telah memfasilitasi SPPG dalam memenuhi kriteria SLHS, yang sangat penting untuk memastikan kualitas pangan yang disajikan kepada masyarakat. “Beberapa SPPG yang beroperasi di Kabupaten Bandung sudah mendaftar untuk memperoleh SLHS, namun masih ada yang perlu memenuhi beberapa kriteria,” ujar Dadang dalam keterangan persnya, Senin (29/1/2026).
Sebagai langkah konkrit, Satgas MBG yang kini telah hadir di tingkat desa, memberikan pengarahan langsung kepada SPPG mengenai kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapatkan SLHS. Menurut Dadang, untuk memperoleh SLHS, beberapa aspek harus dipenuhi, seperti kualitas air yang harus bebas dari kontaminasi bakteri dan tenaga di SPPG yang harus mengikuti sertifikasi penjamah makanan.
Berdasarkan pembaruan data per 26 Januari 2026, terdapat 372 SPPG aktif di Kabupaten Bandung, dengan 263 di antaranya sudah beroperasi. Dari jumlah tersebut, 82 dapur MBG telah berhasil mengantongi SLHS. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sejumlah SPPG telah memenuhi persyaratan, masih banyak yang perlu memperbaiki kualitas dan kebersihan fasilitas mereka untuk dapat memenuhi standar yang ditetapkan.
“Bukan hal mudah untuk mendapatkan SLHS. Kami terus berusaha memfasilitasi SPPG dengan pengarahan dan dukungan agar mereka bisa segera memperbaiki kekurangannya,” tambah Dadang.
Pemkab Bandung juga tengah menanti kemungkinan adanya penambahan kuota SPPG di Kabupaten Bandung. Bupati mengungkapkan bahwa informasi yang diterima dari Badan Gizi Nasional (BGN) menyebutkan bahwa peluang penambahan kuota masih terbuka. “Penambahan kuota SPPG terkait dengan jumlah sasaran penerima manfaat yang terus dinamis,” ujarnya.
Sebagai bagian dari upaya pemantauan yang lebih akurat terhadap penerima manfaat, Pemkab Bandung juga telah mengembangkan big data untuk memastikan bahwa data penerima manfaat MBG terus diperbarui dan akurat.
Dengan upaya ini, Pemkab Bandung berharap dapat meningkatkan kualitas layanan MBG, memastikan bahwa lebih banyak masyarakat yang dapat menikmati makanan bergizi yang aman, dan memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung.
