JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggandeng Yayasan Georgetown Asia Pacific untuk memperkuat riset kebijakan pembangunan berbasis data dan penelitian ilmiah. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar Pemprov DKI untuk mendorong Jakarta masuk jajaran 50 kota terbaik dunia pada 2030.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Bappeda DKI Jakarta Atika Nur Rahmania dan Founding Rector Georgetown SFS Asia Pacific sekaligus Ketua Pengurus Yayasan Georgetown Asia Pacific, Yuhki Tajima, Senin (9/3/2026).
Kolaborasi ini diarahkan pada penguatan riset kebijakan publik guna menopang perencanaan pembangunan jangka panjang ibu kota. Fokus kerja sama meliputi pelaksanaan penelitian kebijakan pembangunan, pemanfaatan data dan informasi riset, hingga publikasi dan diseminasi hasil penelitian kepada para pemangku kepentingan.
Kepala Bappeda DKI Jakarta Atika Nur Rahmania menegaskan, kerja sama tersebut diharapkan memperkuat kualitas kebijakan pembangunan Jakarta agar lebih terukur, presisi, dan berbasis bukti. Menurut dia, tantangan kota global tak lagi bisa dijawab dengan pendekatan administratif semata, melainkan memerlukan fondasi riset yang kuat.
“Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat proses perumusan kebijakan pembangunan Jakarta yang berbasis data dan penelitian ilmiah, sehingga pemerintah mampu merespons berbagai tantangan perkotaan secara lebih efektif dan berkelanjutan,” ujar Atika.
Sementara itu, Yuhki Tajima menilai kemitraan pemerintah daerah dengan institusi akademik menjadi kunci lahirnya kebijakan publik yang kuat dan kredibel. Ia menyebut kolaborasi lintas sektor penting untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Dalam pelaksanaannya, Pemprov DKI akan menyediakan data relevan, memfasilitasi koordinasi lintas instansi, serta memberi dukungan administratif selama proses riset. Di sisi lain, Georgetown Asia Pacific akan menjalankan penelitian, menyusun laporan dan rekomendasi kebijakan, serta menghadirkan dukungan keahlian akademik.
Kemitraan lima tahun ini menandai upaya Jakarta membangun tata kelola pembangunan yang lebih modern, adaptif, dan berdaya saing global.
