JAKARTA — Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menegaskan pengurangan ketimpangan sosial dan kemiskinan masih menjadi tantangan utama dalam perencanaan pembangunan DKI Jakarta. Ia meminta agar perencanaan pembangunan daerah, khususnya untuk tahun 2027, diarahkan pada agenda keadilan sosial serta diselaraskan dengan dokumen perencanaan nasional dan daerah hingga 2045.
“Memang tantangan kita kedepan, khususnya pada 2027, adalah bagaimana mengurangi ketimpangan sosial dan kemiskinan di Jakarta. Karena itu, perencanaan pembangunan harus benar-benar selaras dengan RPJMN nasional dan RPJMD hingga 2045,” ujar Yuke, Jumat (6/2/2026).
Yuke menilai seluruh program pembangunan daerah perlu mengikuti arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Menurutnya, keselarasan ini penting agar kebijakan daerah tidak berjalan sendiri dan tetap terhubung dengan target besar pembangunan jangka panjang, terutama dalam menekan kesenjangan sosial.
Ia juga menekankan perlunya penyesuaian sejumlah program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan kebijakan pemerintah pusat, terutama pada sektor infrastruktur kota, pendidikan, dan kesehatan. Menurut Yuke, sektor-sektor tersebut menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas hidup warga sekaligus memperkecil jarak layanan antar kelompok masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Yuke mengapresiasi capaian pembangunan Jakarta yang disebut terus menunjukkan perbaikan. Namun, ia mengingatkan bahwa persoalan ketimpangan sosial dan kesenjangan antar generasi masih terasa signifikan. “Secara umum pembangunan DKI Jakarta cenderung membaik. Namun, pada aspek ketimpangan sosial dan kesenjangan antar generasi, kondisinya masih cukup timpang,” katanya.
Yuke berharap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DKI Jakarta 2027 memuat target yang lebih konkret, khususnya dalam upaya menurunkan ketimpangan sosial dan kemiskinan ekstrem. Ia juga mengingatkan agar penentuan skala prioritas dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah yang disebut belum sepenuhnya stabil.
“Tantangan kita tentu pada kondisi keuangan daerah yang belum sepenuhnya stabil. Karena itu, perlu dicermati betul mana program yang menjadi prioritas,” ujarnya.
Selain pembangunan fisik, Yuke menambahkan sektor layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan harus tetap menjadi perhatian dan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Ia menegaskan Komisi D DPRD DKI berkomitmen mendukung program pembangunan agar target 2027 dapat tercapai secara optimal.
