JAKARTA — DPRD DKI Jakarta menegaskan pentingnya menjaga keterbukaan komunikasi dan kebersamaan politik untuk memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menghadapi persoalan utama ibu kota. Sejumlah isu seperti kesejahteraan sosial, ketimpangan, kemacetan, dan banjir dinilai tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan harus ditangani melalui kerja kolektif lintas lembaga dan partai politik.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mengatakan Jakarta membutuhkan soliditas seluruh pemangku kepentingan agar agenda pembangunan tidak berhenti pada wacana politik. Menurut dia, tantangan kota metropolitan menuntut kesamaan arah antara legislatif dan eksekutif, terutama dalam penyusunan kebijakan, penganggaran, dan pengawasan program publik.
“Jika seluruh stakeholder Jakarta bisa bersatu di bawah kepemimpinan Pak Pramono Anung, dampaknya akan lebih baik bagi masyarakat,” kata Wibi, Senin (9/3/2026).
Ia menilai Ramadhan menjadi momentum yang tepat untuk merawat kebersamaan sekaligus memperkuat komitmen politik dalam menghadapi persoalan perkotaan yang semakin kompleks. Menurutnya, komunikasi yang terbuka antar partai menjadi pondasi penting untuk membangun kesepahaman dalam menyelesaikan masalah-masalah mendasar warga.
“Jakarta membutuhkan komitmen dari seluruh partai politik,” ujarnya.
Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menambahkan, ruang konsolidasi yang sehat di antara kekuatan politik harus terus dijaga agar stabilitas pemerintahan tetap terpelihara. Ia menilai kebersamaan antara pimpinan daerah dan unsur politik bukan sekadar simbol, melainkan syarat agar pelayanan publik berjalan lebih efektif.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pembangunan Jakarta harus bertumpu pada semangat keterbukaan dan keberagaman. Ia menyatakan komitmennya untuk menjadi pemimpin bagi seluruh warga tanpa membedakan golongan, agama, maupun latar belakang sosial.
“Jakarta dibangun dengan keterbukaan dan keberagaman yang kami jaga,” kata Pramono.
kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan elemen masyarakat menjadi penentu bagi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Jakarta, yang selama ini menyumbang sekitar 16 persen terhadap produk domestik bruto nasional.
