JAKARTA— Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menambah 60 sekolah swasta yang masuk dalam program sekolah swasta gratis, menjadikan total sekolah yang terlibat dalam program ini menjadi 100 sekolah pada tahun 2026. Langkah ini diambil untuk memperluas akses pendidikan gratis di Jakarta, dengan tujuan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi siswa-siswa yang tidak mampu untuk memperoleh pendidikan berkualitas.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania, menyampaikan hal ini dalam konferensi pers di Balai Kota, Jakarta, pada Rabu (21/1). “Terkait dengan sekolah gratis, kita bertambah dari 40 sekolah menjadi 100 sekolah di 2026,” ujar Atika. Ia menambahkan, meski ada penurunan target, Pemprov DKI tetap berupaya untuk terus menambah jumlah sekolah swasta yang memberikan pendidikan gratis, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Program sekolah swasta gratis pertama kali dijalankan pada 2025 dengan uji coba di 40 sekolah swasta, yang mencakup 4.932 siswa dari 142 rombongan belajar. Program ini dirancang untuk memberikan alternatif bagi siswa yang tidak terakomodasi di sekolah negeri, terutama di tengah kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang lebih merata. Namun, meskipun ada penambahan jumlah sekolah, Atika mengakui bahwa target semula yang menetapkan 258 sekolah swasta pada tahun ini harus disesuaikan karena pemangkasan anggaran.
Penyebab utama pengurangan target jumlah sekolah gratis adalah penurunan signifikan dalam dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat, yang mempengaruhi APBD DKI Jakarta. Pada awalnya, Pemprov DKI merencanakan anggaran APBD mencapai Rp 95 triliun, namun akibat pemangkasan dana DBH (Dana Bagi Hasil), APBD DKI Jakarta akhirnya disetujui hanya sebesar Rp 81,3 triliun. “Karena ada pengurangan signifikan pada DBH, tentunya kita harus melakukan rasionalisasi dari jumlah sekolah yang bisa didukung,” ungkap Atika.
Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta, Ramli Muhammad, menyoroti pentingnya kebijakan sekolah swasta gratis ini untuk memberikan akses pendidikan kepada anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu. Ia menilai bahwa program ini perluasan jumlah sekolahnya harus menjadi prioritas anggaran pendidikan tahun depan. “Pendidikan adalah hak dasar setiap anak. Program sekolah swasta gratis ini harus lebih diperluas dan anggarannya harus dicari tambahan,” katanya.
Namun, meskipun hanya 100 sekolah yang direncanakan pada 2026, Pemprov DKI berkomitmen untuk terus mengupayakan penambahan jumlah sekolah yang dapat terlibat dalam program ini pada tahun-tahun berikutnya. Program sekolah swasta gratis ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pemerataan pendidikan di Jakarta, mengingat tingginya permintaan terhadap layanan pendidikan yang terjangkau. Dengan upaya ini, DKI Jakarta berambisi untuk memperluas akses pendidikan berkualitas dan meningkatkan taraf hidup warganya, khususnya bagi anak-anak dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.
